Top Guidelines Of agus joko pramono
Top Guidelines Of agus joko pramono
Blog Article
Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.
The BPK Vice Chairman gave inputs on the importance of prioritizing selections in coping with the current economical circumstance confronted with the UN as impacted by the pandemic and the need to raise coordination amongst oversight businesses under the UN to improve accountability and governance.
Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih standing pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.
The state’s losses calculated with the BPK need to be genuine and definite, for instance asset reduction, money, or condition’s securities, he pointed out, adding the board didn't compute the state’s losses as a consequence of forest destruction in Riau or mining in Papua.
Nama-nama yang lolos itu sudah diserahkan ke Presiden Jokowi untuk nantinya dikirim ke DPR guna menjalani tes akhir fit and correct take a look at. DPR nantinya memilih five orang untuk menjadi Pimpinan KPK.
Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, website integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.
Menurut Agus, tes wawancara dilakukan supaya para penguji mengetahui rekam jejak dan pemikiran Capim KPK jika terpilih menjadi pemimpin di lembaga antirasuah itu.
IDI's Board is composed of ten customers from distinctive supreme audit institutions. Get to be aware of them better in our "Satisfy the Board" collection.
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat.
During his tenure, he also initiated the audit with the preparedness of Indonesian Federal government’s implementation of the SDGs.
“That's why, by auditing the funds, effectiveness, and any other causes to research sure features, we've been accessing which control system and danger assessment from the ongoing method had been getting stalled,” BPK’s deputy chairman, Agus Joko Pramono, stated through an anti-corruption workshop on “Corruption Detection and Avoidance” televised below on Tuesday.
Ditemui usai menjalani tes wawancara, Agus mengaku digali terkait berbagai upaya yang akan dilakukannya ketika terpilih menjadi pimpinan KPK nantinya.
"Qualified practical experience and networking are the inspiration of achievement. My role as Vice Chairman of Indonesia's SAI, BPK, will allow me the opportunity to draw on the knowledge of numerous auditors and institutions at national and international amount, in excess of so many years. It's got also been a privilege to draw on the cooperation inside of ASEANSAI from BPK's position as for a longer period-expression Secretariat, in addition to the Lively participation inside the INTOSAI regional and dealing groups.